Website yang sekarang memiliki 1,5 juta pelanggan aktif memakai sekitar 500 website lain untuk untuk promosi. Presiden RI Prabowo Subianto kembali membahas penanganan judi online dalam pertemuan di Istana beberapa waktu lalu. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru, kemungkinan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), untuk memperkuat pemberantasan judi online. Satgas judi online sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online,” kata Jokowi pada Rabu, 12 Juni 2024. Hadi juga mengatakan, bahwa pihaknya telah memblokir setidaknya 5 ribu rekening berkaitan dengan judi online.
OJK Minta Bank Blokir 8.000 Rekening Terkait Judi Online!
Banyak orang yang akhirnya mengabaikan pendidikan atau pekerjaan karena terjebak dalam judi online. Oleh karena itu, ia menambahkan, dampak sosial judi online bisa sangat mengkhawatirkan seperti perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kriminalitas. Tak hanya negara dan otoritas setempat yang wajib menindaknya, masyarakat dan keluarga—sebagai unit sosial terkecil—juga harus turun tangan untuk mencegah. KOMPAS.com – Maraknya kasus judi online (judol) di Indonesia dalam era digital saat ini memerlukan penanganan dari banyak pihak. Sikap tanpa toleransi ini menandakan pemerintah menginginkan proses penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, meskipun terdapat oknum di dalam lembaga tertentu. Demikian jawaban dari kami perihal hukum judi online dalam konsep lelang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Presale Solaxy Dekati $23 Juta, Solusi Layer-2 Solana Semakin Diminati
- Oleh karena itu, baik dalam perjudian secara langsung maupun judi online, untuk penyelenggaranya maupun untuk pelakunya terdapat ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas.
- Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji mengatakan kepolisian kesulitan menindak bandar judi online karena situs dan aplikasi selalu muncul dengan beragam nama.
- Itu mengapa ia menilai menutup situs atau memblokir aplikasi judi online, tidak akan berhasil.
- Dengan demikian, sejak tahun 2016, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 7,9 juta konten judi online di Indonesia.
Penanganan ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, rehabilitasi bagi pecandu judi, serta pemanfaatan teknologi untuk memblokir akses judi online menjadi solusi yang diperlukan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini agar dampak buruk judi online dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dia mengungkapkan total perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun. Budi memastikan pemerintah akan menangkap bandar judi online sebab sangat merugikan masyarakat kecil. Nidhal memandang perlu upaya lebih untuk perlindungan konsumen, khususnya di ruang digital, terlebih saat ini regulasi perlindungan konsumen yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) belum mengakomodasinya.
Seiring dengan perkembangan teknologi, aktivitas ini semakin marak meskipun jelas dilarang oleh hukum. Pasal 45 ayat 1 slot mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat judi online dapat diakses dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Namun, penegakan hukum terhadap judi online lebih kompleks dibandingkan judi offline. PPATK melaporkan, dalam kurun tiga tahun terakhir perputaran uang judi online di Indonesia terus meningkat.
Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan peningkatan tersebut diketahui berdasarkan catatan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diidentifikasi antara 2021 hingga 2023. Alhasil, bandar judi online dapat berpindah lokasi operasi dari satu negara ke negara lain, tetapi targetnya tetap orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa penyelenggara judi digital tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga harus adu canggih antara pemerintah dengan pelaku. Mudahnya akses terhadap situs judi online dapat membuat semakin banyak orang kecanduan melakukan tindakan ilegal ini. Jika sudah ketagihan, pelaku judi akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, bahkan hingga melakukan tindakan kriminal. Tak hanya dari sisi ekonomi, dampak sosial dari fenomena ini juga sangatlah signifikan.
Berdasarkan hasil risetnya, Debora menemukan fakta jika remaja dalam tingkatan parah dalam judi online memiliki kesenangan dramatis untuk memenangkan gim. Alhasil, individu tersebut berfantasi untuk selalu ingin menang dengan terus-menerus berjudi dan menghabiskan uang untuk memenuhi hasrat berjudi. Ini dapat terjadi karena situs-situs tersebut tak pernah memberikan persyaratan ketat layaknya seseorang akan masuk ke rumah judi atau kasino, misalnya harus berusia minimal 21 tahun. Judi online sendiri telah menjadi masalah besar yang sedang diperangi oleh pemerintah saat ini. Sebab, melansir data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia dari berbagai strata sosial mulai rakyat jelata hingga politisi di parlemen, terjerumus dalam judi online. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online dalam kurun tiga tahun terakhir melonjak tajam dari tahun ke tahun.
